Konsultan Sipil Bandung - Rekanusa

Alat ukur keretakan, Ultrasonic  Pulse Velocity Test  / tes keretakan, Metode yang umum dipakai pada non destructive test (NDT) adalah hammer test dan ultra pulse velocity (UPV) test. Hammer test adalah salah satu metode NDT yang sering digunakan di Indonesia tetapi untuk UPV test masih jarang digunakan.  (sumber : https://rekayasasipil.ub.ac.id/index.php/rs/article/view/328,   R. Martin Simatupang, Devi Nuralinah, Christin Remayanti   ) Kedalaman retak diukur dengan menggunakan alat ukur ultrasonic pulse velocity (ASTM) C. 597). Pengukuran kedalaman retak dilakukan pada jalur-jalur retakan yang telah terjadi pada komponen/ elemen struktur gedung (pelat, balok, dan kolom). Informasi mengenai kedalaman retak diperlukan sebagai pendukung dalam melakukan kajian dan analisis penyebab keretakan serta pembuatan rekomendasi solusi. PT. Kinarya Kompegriti Rekanusa sebagai konsultan sipil selama pengujian UPV Pundit dilakukan berdasarkan BS 1881 : Part 203: 1986 dan ASTM...

Pengujian hammer test ini dimaksudkan untuk mengetahui kuat tekan beton rata-rata pada setiap elemen yang akan diuji, sesuai dengan standar ASTM C. 805-97, yang selanjutnya dapat digunakan sebagai data perencanaan. Rekanusa sebagai Konsultan sipil dalam tugasnya untuk memprediksi mutu beton yang terpasang dapat melakukan dengan cara uji tanpa merusak, salah satu cara adalah dengan alat Hammer Test yang dapat digunakan untuk menguji dan mengevaluasi kekerasan permukaan beton. Metode uji kekerasan permukaan beton Hasil uji dengan menggunakan alat Hammer test tergantung kepada rata dan tidaknya permukaan, basah keringnya bidang uji dan sudut inklinasi. Ada beberapa sudut inklinasi yang biasa dipakai dalam pengukuran permukaan beton yaitu : Pertama, Sudut 0 untuk pengujian tegak lurus horizontal Kedua, Sudut – 90 untuk pengujian tegak lurus ke bawah Ketiga, Sudut + 90 untuk pengujian tegak lurus ke atas Keempat, Sudut 45 untuk penguian pada bidang miring 45 Baca Juga :  Prosedur Analis...

Pindai rebar adalah alat ukur untuk pindai /  pindaian  tulangan beton. Mempunyai bermacam macam model. Dalam perhitungan kekuatan aktual bangunan, perlu diketahui jumlah dan posisi tulangan serta ketebalan selimut beton terpasang. Dari hasil pemeriksaan ini, dapat diketahui secara pasti kondisi aktual bangunan, sehingga dapat diketahui kapasitas bangunan terpasang. Pengujian ini bertujuan untuk mendapatkan dimensi tulangan yang terpasang, dan jarak tulangan yang terpasang dilapangan, prinsip kerja dari rebar detector adalah seperti pelaksanaan keretkan beton, yang menggunakan alat ultra sonic tanpa merusak struktur bangunan. rebar scan model unit Unit Rebar Scan Baca Juga :  Alat Mengukur Keretakan Metoda Pengukuran Langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukann Rebar scan, yaitu : Lokasi permukaan beton dimana akan dilakukan pengukuran, dibersihkan dari kotoran, debu dan material lepas lainnya yang menempel pada beton. Sensor untuk membaca posisi tulangan dijalankan di...

Prosedur Analisa Bangunan Pasca Gempa, selalu menjadi perhatian dalam suatu bisnis. Terlebih lagi dalam bidang manajemen bangunan. Salah satu agendanya yaitu, penyediaan bangunan yang layak dan aman bagi karyawan dan orang lain dalam beraktivitas. Peninjauan dan investigasi lapangan dilakukan oleh  Tim , yang terdiri dari beberapa tenaga ahli sesuai dengan acuan kerja yang diberikan. dan disaksikan oleh pihak pengguna gedung, yang dalam hal ini diwakili oleh bagian perawatan Gedung ini. selain itu investigasi ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan struktur secara keseluruhan, penyelidikan dan penilaian bangunan mengikuti 4 langkah: Langkah pertama : Megumpulkan informasi dari bangunan, Dengan kata lain tinggi bangunan, luas dan lokasi bangunan, dan laporan kerusakan. Langkah kedua : Melakukan uji sebagai berikut : a. Ultrasonic Pulse Velocity (UPV), b. Hammer Test, c. Rebar Scan. Langkah ketiga : Melakukan analisa struktur bangunan. Langkah keempat : Memberikan rekomendasi bangun...

Proses pengurusan slf dan juga Dasar hukum pengajuan SLF. Dalam hal ini, pemerintah telah menerbitkan aturan mengenai pembangunan bangunan gedung untuk mengendalikan penggunaan lahan, tata ruang, dan dampak terhadap lingkungan maupun manusia.  Sesuai amanat Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana telah diatur lebih lanjut dalam pelaksanaannya melalui PERMEN PUPR No. 27/PRT/M/2018, disebutkan bahwa penyelenggaraan bangunan gedung wajib dilakukan secara tertib administratif dan teknis untuk dapat menjamin keandalan teknis bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) juga merupakan persyaratan yang harus dimiliki untuk dapat membangun bangunan baru, mengubah, memperluas, dan/atau mengurangi bangunan gedung. Dalam hal ini, IMB menjadi salah satu syarat yang harus dimiliki bangunan gedung untuk proses mendapatkan SLF (Sertifikat Laik Fungsi). Penyelenggaraan bangunan gedung yang dil...